Hukuman Mati bagi Koruptor: Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia
Artikel ini membahas kontroversi hukuman mati bagi koruptor di Indonesia dalam perspektif HAM dan hukum nasional.”
Apa Itu Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat dalam diri setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Hak ini tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun dan wajib dihormati serta dijunjung tinggi.
Namun, konsep HAM sering disalahartikan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari belas kasihan atas kesalahan yang telah dilakukan. Salah satu isu kontroversial yang kerap diperdebatkan adalah hukuman mati, yang dianggap bertentangan dengan hak untuk hidup.
Kontroversi HAM dan Hukuman Mati
Penerapan hukuman mati sering dianggap tidak manusiawi karena dinilai melanggar hak untuk hidup. Hal ini merujuk pada beberapa ketentuan hukum:
1. UUD 1945
-
Pasal 28A: “Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.”
-
Pasal 28I ayat (1): Hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
-
Pasal 4: Hak hidup tidak dapat dikurangi oleh siapa pun dan dalam kondisi apa pun.
3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
-
Pasal 3: “Everyone has the right to life, liberty and security of person” (setiap orang berhak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan diri).
Pasal 3 DUHAM memang tidak secara spesifik menyebutkan hukuman mati, namun ditafsirkan secara implisit menghendaki penghapusannya, sebagaimana ditegaskan dalam Second Optional Protocol yang disponsori PBB:
“Meyakini bahwa penghapusan hukuman mati dapat memberikan sumbangsih bagi meningkatnya harkat dan martabat manusia serta bagi perkembangan progresif hak-hak asasi manusia.”
Pandangan Ahli tentang Hukuman Mati
Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Ahmad Rostandi menegaskan:
“Hak untuk hidup adalah hak mutlak, tidak dapat dibatasi, tidak dapat dikurangi, dan tidak dapat ditunda. Oleh karenanya pidana mati bertentangan dengan Pasal 28A juncto Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.”
Di sisi lain, teori pembalasan gabungan (De Pinto & Vos) berpendapat bahwa pidana harus mempertimbangkan pembalasan sekaligus perlindungan kepentingan masyarakat. Hukuman mati dianggap dapat memuaskan rasa keadilan masyarakat, terutama terhadap kejahatan luar biasa seperti korupsi.
Mahkamah Konstitusi dan Hukuman Mati
Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 2-3/PUU-V/2007 menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 untuk kejahatan tertentu, seperti narkotika. MK memberikan panduan:
-
Hukuman mati bukan pidana pokok, tetapi pidana khusus dan alternatif.
-
Dapat dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun, yang bisa diubah menjadi penjara seumur hidup jika terpidana berkelakuan baik.
-
Tidak dijatuhkan pada anak-anak di bawah umur.
-
Eksekusi terhadap perempuan hamil atau penderita gangguan jiwa ditangguhkan hingga kondisi memungkinkan.
Hukuman Mati untuk Koruptor
Korupsi dianggap merampas hak-hak masyarakat karena uang negara yang dikorupsi seharusnya digunakan untuk kesejahteraan publik. Tindakan ini mengkhianati amanah rakyat dan menimbulkan dampak luas, sehingga muncul tuntutan agar hukuman mati diterapkan bagi koruptor.
Menurut teori pembalasan gabungan, hukuman mati dapat memberikan efek jera dan rasa keadilan bagi masyarakat yang dirugikan.
Relevansi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia
Penerapan hukuman mati bagi koruptor dinilai relevan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
Upaya pemberantasan korupsi sebelumnya belum efektif.
Indeks korupsi meningkat setiap tahun.
Tuntutan masyarakat untuk hukuman yang lebih tegas semakin besar.
Maraknya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) di pemerintahan.
Belum adanya hukum yang stabil dan efektif untuk menanggulangi tindak pidana korupsi.
Kelima faktor tersebut menunjukkan perlunya langkah hukum yang lebih tegas, termasuk mempertimbangkan pidana mati bagi koruptor sebagai upaya luar biasa (extraordinary measure).
Hak untuk hidup adalah hak asasi yang dijamin konstitusi dan tidak dapat dikurangi.
-
Namun, untuk kejahatan luar biasa seperti korupsi, hukuman mati dapat dipertimbangkan sebagai upaya menegakkan keadilan dan memberikan efek jera.
-
MK menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 untuk kejahatan tertentu dan memberi pedoman penerapannya.
-
Relevansi hukuman mati bagi koruptor muncul karena meningkatnya korupsi, lemahnya hukum, dan tingginya tuntutan masyarakat.